TOHPATI — Pemerintah Desa Tohpati kembali menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel. Dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes) tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Desa Tohpati, Perbekel Desa Tohpati tidak hanya memimpin pembahasan arah pembangunan desa, tetapi juga memanfaatkan momentum tersebut untuk menyampaian informasi publik secara terbuka kepada seluruh peserta rapat.
Rapat musyawarah yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, perangkat desa, tokoh masyarakat, perwakilan perempuan, serta pemuda desa ini berlangsung secara interaktif dan penuh keterbukaan.
Dalam pembukaan Musdes, Perbekel menegaskan bahwa perencanaan program kerja tahun 2026 harus berfokus pada kebutuhan riil masyarakat, pemulihan ekonomi warga, serta peningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Musdes adalah wadah tertinggi bagi warga untuk menentukan arah pembangunan desa. Semua usulan yang masuk akan disaring berdasarkan skala prioritas agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Tohpati," tegas Perbekel dalam sambutannya.
Hal yang menarik pada Musdes kali ini adalah sesi khusus penyampaian Informasi Publik Desa. Perbekel secara rinci memaparkan laporan kinerja serta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada para peserta rapat.
Beberapa poin penting informasi publik yang disampaikan meliputi:
Realisasi APBDes & Laporan Keuangan: Rincian penerimaan dan alokasi belanja desa, baik untuk infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun pembinaan kemasyarakatan.
Realisasi Bantuan Sosial: Transparansi data penerima manfaat program bantuan sosial agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan persepsi simpang siur di masyarakat.
Rencana Program Kerja 2026: Gambaran umum prioritas pembangunan fisik dan non-fisik yang direncanakan untuk tahun berjalan.
Keterbukaan Akses Informasi: Imbauan kepada masyarakat untuk memanfaatkan pos pelayanan informasi atau papan transparansi desa jika membutuhkan data terkait penyelenggaraan pemerintahan.
Langkah Perbekel dalam menyampaikan informasi publik di hadapan peserta Musdes mendapat apresiasi positif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan para tokoh masyarakat. Transparansi ini dinilai mampu meningkatkan kepercayaan publik (public trust) serta mencegah timbulnya kesalahpahaman antara pemerintah desa dan warga.
Musdes 2026 ini ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Perbekel dan BPD, yang menjadi acuan resmi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tohpati selanjutnya.