Penerimaan KKN dari Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja oleh Sekretaris Desa Tohpati Tanggal 24 Juni 2019. Peserta KKN terdiri dari 21 Orang Mahasiswa, 14 Orang Perempuan dan 7 Orang  Laki-laki. Latar Belakang Guna memberikan pengalaman kepada mahasiswa hidup di tengah-tengah masyarakat/ di luar kampus serta untuk menerapkan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang telah diperoleh di bangku kuliah di dalam kampus, Undiksha menetapkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai salah satu mata kuliah wajib. Melalui KKN mahasiswa diharapkan dapat ...

Pada Tanggal 28 Juni 2019 Ibu Camat Banjarangkan berkunjung ke Rumah Contoh Desa Tohpati, dihadiri oleh segenap Perangkat Desa Tohpati, Ketua TP PKK Desa Tohpati, dan Pokja III Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Dilaksanakan kegiatan bersih- bersih di Rumah Contoh serta Pembinaan dari Ibu Camat Banjarangkan. ttd. team dokumentasi Desa Tohpati. ...

Telah dilaksanakan Musdes perencanaan untuk Tahun 2020 Pada Tanggal 25 Juni 2019, Dihadiri oleh segenap Anggota BPD, Perangkat Desa, LPM,Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Lapisan Masyarakat yang membahas tentang Rencana pembangunan di tahun 2020 ttd. team dokumentasi Kantor Desa Tohpati. ...

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat Pemerintah Desa mengembangkan Sistem Informasi Desa berbasis website. Sistem yang dipergunakan berplatform OpenSID. Platform ini digunakan mengingat sistem ini gratis dan tidak membebani desa dalam biaya pengadaan software atau sistem operasi. Pengembangan Sistem Informasi Desa dimaksudkan untuk membuka akses informasi publik kepada seluruh masyarakat, baik masyarakat lokal, nasional maupun internasional. Hal ini dimungkinkan mengingat sistem informasi yang dibangun berbasis website ...

Dalam rangka memperluas wawasan masyarakat di pedesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi beserta pegiat dan pengamat desa berupaya menyusun buku-buku tentang tata kelola pemerintah desa.  Berikut buku - buku tersebut disajikan di Perpustakaan Desa Digital. ...

             Selama enam dekade sejak 1945, Republik Indonesia tidak memiliki regulasi tentang desa yang kokoh, legitimate dan berkelanjutan. Perdebatan akademik yang tidak selesai, tarik menarik politik yang keras, kepentingan ekonomi politik yang menghambat, dan hasrat proyek birokrasi merupakan rangkaian penyebabnya.              Perdebatan yang berlangsung di sepanjang hayat selalu berkutat pada dua hal. Pertama, debat tentang hakekat, makna dan visi negara atas desa. Sederet ...