TOHPATI – Pemerintah Desa Tohpati mengambil langkah berani dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Bertempat di kantor Desa Tohpati, jajaran perangkat desa bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda secara resmi mendeklarasikan Gerakan Anti Konflik Kepentingan, Senin (30/3).

Deklarasi ini merupakan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah desa murni demi kepentingan publik, tanpa intervensi kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan.

Poin Utama Deklarasi

Dalam pembacaan pakta integritas, terdapat beberapa poin krusial yang disepakati, di antaranya:

• Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa: Memastikan proyek desa tidak dikelola oleh kerabat dekat perangkat desa secara tertutup.

• Objektivitas Pelayanan: Memberikan pelayanan publik tanpa memandang hubungan kekerabatan atau afiliasi politik.

• Pengawasan Partisipatif: Membuka ruang bagi tokoh masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Sinergi untuk Integritas

Kepala Desa Tohpati menegaskan bahwa gerakan ini bukan sekadar seremonial. "Kami ingin membangun pondasi kepercayaan masyarakat yang kuat. Konflik kepentingan adalah akar dari penyalahgunaan wewenang. Dengan deklarasi ini, kami mengundang masyarakat untuk menjadi mata dan telinga pembangunan," ujarnya.

Perwakilan tokoh masyarakat juga menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, keterlibatan tokoh lokal sangat penting sebagai penyeimbang dan pengingat agar kebijakan desa tetap berada di jalur yang benar.

"Ini adalah sejarah baru bagi Desa Tohpati. Kita ingin pemimpin yang bekerja dengan hati, bukan dengan kepentingan pribadi."

Langkah Selanjutnya

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Desa Tohpati akan memasang papan transparansi dan menyediakan kanal pengaduan warga yang dapat diakses secara anonim untuk melaporkan jika ditemukan indikasi pelanggaran komitmen ini.